Bahas Keamanan Daerah, SBY Bicara dengan Tiga Gubernur

JAKARTA--Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu tiga gubernur untuk membahas beberapa wilayah yang rawan konflik. Ketiganya adalah Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Sulawesi Tengah Longky Djanggola, dan Gubernur Lampung Sjachhroedin ZP. Pembicaraan ini dilakukan setelah Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Konflik di daerah yang mulai disosialisasikan ke seluruh Indonesia. \"Dilaporkan kepada saya semuanya dalam kendali. Tetapi saya ingatkan jangan lengah meski alhamdulilah dalam minggu-minggu terakhir ini apa yang saya amati, konflik sosial kekerasan horisontal yang tahun lalu sering terjadi di daerah, mengalami penurunan,\" ujar Presiden di kantornya, Jakarta, Senin (18/2). Tiga gubernur itu diajak membahas masalah keamanan karena selama tahun 2012 konflik paling banyak terjadi di tiga wilayah itu. Di Lampung, sekitar bulan Oktober 2012 beberapa kali terjadi perang antar suku di Lampung dengan warga Bali yang menetap di wilayah itu. Di Poso dan Palu, beberapa bulan terakhir masih diramaikan dengan penyerangan kelompok yang diduga teroris. Mereka menyerang masyarakat maupun anggota kepolisian. Sementara itu di Madura, diramaikan dengan meluas isunya cekcok antara kelompok Sunni dan Syiah sehingga antarwarga saling menyerang dan terpecah. Tiga wilayah ini cukup mendapat sorotan karena rawan keamanan pada tahun 2012 lalu. Dalam hal ini, Presiden juga mengimbau agar para gubernur, bupati, walikota, jajaran kepolisian daerah, dan jajaran TNI di daerah lebih bersinergi dan efektif dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan horisontal dan konflik komunal di wilayah masing-masing. SBY juga meminta jajaran menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II untuk bekerja maksimal merata hingga ke daerah sehingga tidak terjadi masalah baru yang menimbulkan konflik. \"Saya pesan kepada para menteri, program-program untuk daerah yang rawan konflik seperti itu, apakah itu program kesra, program perekonomian jangan sampai tidak terlaksana. Karena itu juga bisa menimbulkan permasalahan baru,\" pungkasnya. (flo/jpnn)