BENGKULU, Bengkulu Ekspress- Puluhan juru parkir (Jukir) se-Kota Bengkulu kembali mendatangi kantor Wali Kota Bengkulu, kemarin (15/1). Kedatangan mereka ini karena Pemkot tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Selain mengancam akan melakukan aksi demo dengan masa yang lebih besar lagi, para jukir ini juga tidak akan mengambil Surat Perintah Tugas (SPT) terbaru ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota sebelum Wali Kota mencopot Kepala Dinas Perhubungan, Drs Bardin.
\"Kami kompak tidak akan membuat SPT seluruh zona, kalau rekomendasi masih Dishub yang pegang. Kami baru buat SPT kalau seluruh kepengurusannya sudah satu pintu di kantor Bapenda,\" kata Ketua Himpunan Parkir Kota Bengkulu (HPKB), Fahrida.
Pihaknya juga meminta agar Walikota Helmi Hasan mengevaluasi kinerja Kepala Dishub kota, karena selama ini kerap membuat para juru parkir bergejolak akibat kebijakannya yang merugikan para jukir.\"Kami minta kepada Pemerintah segera mencopot Kadishub dan segera mengambil langkah yang cepat batalkan pihak ketiga di zona 6 itu,\" tegasnya.
Kedatangan mereka untuk kedua kalinya ini kembali disambut oleh Sekretaris Daerah Kota, Marjon MPd yang mengaku bahwa untuk menyelesaikan polemik ini tidak bisa sekejap mata, tetapi harus secara bertahap. Ia pun meminta agar para jukir bersabar karena Pemkot akan membenahi kasus ini agar tidak ada yang merasa dirugikan lagi. \"Kita janji hari ini ada pertemuan ulang dengan Bapenda dan Dishub, tapi disayangkan Kadishub-nya yang tidak datang, maka mereka (jukir) protes,\" kata Marjon.
Ia pun meminta agar Dishub melakukan perencanaan ulang dengan pihak ketiga tersebut agar bisa membuat para jukir ini tetap nyaman dan aman dalam bekerja sehingga tidak dirugikan dengan kehadiran pihak ketiga tersebut. \"Tugas perhubungan selaku inisiator kerjasama, harus melakukan perencanaan ulang bagaimana nasib jukir yang nganggur akibat pengelolaan pihak ketiga itu,\" jelas Marjon.
Menanggapi adanya tuntutan dari para jukir tersebut, Kepala Dishub kota, Bardin mengaku akan tetap bekerja sebaikmungkin selama masih dipercaya oleh Wali Kota dan Wakil Walikota, sehingga tuntutan agar dirinya dicopot dari jabatan tidak membuatnya gentar untuk tetap melanjutkan pengalihan pengelolaan parkir ke pihak ketiga. \"Itu hal biasa dalam suatu tuntutan massa, yang jelas kami akan tetap bekerja sebaik mungkin sesuai dengan perintah atasan,\" singkatnya. (805)