BENGKULU, bengkuluekspress.com - Rumah Tak Layak Huni (RTLH) yang ada di Kota Bengkulu mencapai 900 unit. Dengan jumlah tersebut, Pemerintah Kota melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) sulit untuk menuntaskannya jika tidak ada bantuan dari APBD Kota Bengkulu. Karena itu, Dinas Perkim mengusulkan agar TAPD dan Banggar DPRD Kota bisa memploting anggaran untuk bedah rumah RTLH tersebut.
Plt Kepala Dinas Perkim, I Made Ardana mengungkapkan, dalam 3 tahun terakhir ini pihaknya telah menyelesaikan sekitar 400 unit rumah dengan sumber pendanaan dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 1,1 miliar per tahun.
\"Selama ini belum ada sentuhan dari APBD, tentu untuk mempercepat pengurangan RTLH ini, kami mohon kiranya bisa dibantu dari APBD juga. Semakin cepat kita selesaikan maka semakin baik,\" kata Made, kemarin (25/11).
Ia mengaku setiap tahunnya hampir 100 unit rumah bisa dituntaskan melalui APBN, namun pihaknya berharap agar dari APBD juga bisa memback-up 100 unit rumah, sehingga target penyelesaian di tahun 2020 mendatang bisa mencapai 200 unit rumah.
Dengan demikian, bisa lebih mempercepat karena data RTLH setiap tahunnya terus bertambah. \"Besaran dana 1 unit rumah itu Rp 17,5 juta. Rp 15 juta untuk material bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang,\" ungkapnya. Pihaknya menargetkan penyelesaian RTLH ini 3 tahun mendatang, sedangkan terkait dengan lingkungannya sudah ditanggani oleh Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Selain itu, pihaknya juga sudah menyelesaikan 150 unit rumah untuk nelayan di kawasan Sumber Jaya, dan dalam dekat juga akan dibangun rumah susun untuk ASN yang pada bulan Desember ini memasuki masa tender. \"Mudah-mudahan ke depan terkait permasalahan perumahan di Kota Bengkulu sedikit teratasi, tapi kami harap dari APBD juga bisa berkontribusi dalam pengentasan perumahan di Kota Bengkulu ini,\" jelas Made.(805)