KEPAHIANG, Bengkulu Ekspress - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kepahiang menyebut belum mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang. Sehingga menjadi kendala atau permasalahan yang dihadapi DPPKBP3A dalam melaksanakan program kerja, khususnya penanggulangan masalah pemberdayaan perempuan dan anak.
Sekretaris DPPKBP3A Kepahiang, Linda Rospita dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kepahiang, Senin (11/11) menjelaskan, banyak sekali kasus kekerasan kepada perempuan dan anak yang belum bisa dibantu mengingat keterbatasan anggaran.
\"kedepan kami harap dukungan dari Komisi II untuk dapat membantu kami dalam penganggaran kegiatan ini, karena jangan sampai setelah kita memperoleh penghargaan sebagai kota layak anak, tetapi kita tidak bisa melindungi dan menekan angka kekerasan terhadap perempuan serta anak,\" ungkap Linda.
Linda berharap, usulan anggaran DPPKBP3A sesuai dengan pengajuan bisa diakomodir supaya rencana program kerja dapat dilaksanakan sejalan dengan program pemerintah pusat dan daerah. RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kepahiang, Nanto Usni dihadiri Sekretaris Joko Triono serta anggotanya Eko Guntoro SH. RDP berjalan lancar dengan suasana kekeluargaan dan sebagi ajang silaturahim Komisi II dengan mitra kerja guna mencari tahu program yang harus diprioritaskan dalam penganggaran APBD 2020.
\"Yang hari ini kami undang DPPKBP3A, ini kami anggap penting sebagai sikap DPRD dalam hal pengawasan, baik itu realisasi anggaran dan program prioritas penganggaran dinas kedepan. Melalui RDP ini kami tahu mana kegiatan yang saat ini berjalan dan mana program serta kegiatan yang akan kita diprioritaskan ke depan,\" ungkap Nanto.(320)