Dari jumlah tersebut, setengahnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan perceraian mencapai 419 perkara.Sementara jumlah perkara tahun 2019 sampai bulan Oktober 2019 mencapai 1.035 perkara, dengan rincian 888 gugatan perceraian dan 147 permohonan.
\"Ada peningkatan jumlah perkara dari tahun 2019 ini, sampai bulan September total kita menangani 1.035 perkara. Mengalami peningkatan karena ada sidang isbat nikah beberapa waktu lalu dan ada beberapa perkara perceraian tidak selesai tahun 2018 lalu, salah satunya perkara perceraian yang diajukan PNS,\" jelas Panmud Hukum PA Bengkulu, Rita Elvianty SH.
Sementara itu, Humas PA Bengkulu, H Muhammad Sahri SH MH mengatakan, proses sidang cerai yang diajukan PNS prosesnya lama, bahkan sampai 3 bulan baru bisa diputus. Hal tersebut dikarenakan banyak PNS yang mengajukan cerai tanpa ada izin dari pimpinannya.
Padahal pengajuan perceraian untuk PNS sudah diatur dalam PP nomo 10 tahun 1983 dan PP nomor 45 tahun 1990 yang menyebutkan setiap PNS yang akan mengajukan perceraian harus mendapatkan izin dari atasan. Jika tidak ada surat izin dari atasan, PA tidak bisa menerima perkara perceraian yang diajukan PNS tersebut.\"Itulah kenapa perkara perceraian PNS ini sampai berlarut-larut bahkan sampai 3 bulan baru selesai, karena itu tadi mereka belum mendapat izin dari atasan tetapi sudah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama,\" jelas Sahri.
Bagi atasan PNS yang mengajukan perceraian diminta harus memperhatikan bawahannya yang mengajukan perceraian. Saat suami atau istri berstatus PNS hendak mengajukan perceraian maka mereka akan didamaikan ke BKD terlebih dulu. Jika sudah tidak ada pilihan untuk berdamai maka atasan PNS tersebut harus secepatnya mengeluarkan surat yang menyebutkan telah memberikan izin PNS tersebut bercerai.
\"Jika menurut pimpinan sudah tidak bisa didamaikan, jangan sampai menunggu 3 bulan baru dikeluarkan,\" imbuh Sahri.
Jumlah anak di bawah umur yang mengajukan permohonan ke PA Bengkulu juga cukup banyak. Kebanyakan dari mereka mengajukan dispensasi atau permohonan untuk mendapatkan izin dari PA agar bisa menikah. Sebelum mengajukan ke PA, biasanya mereka sudah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) karena masih tercatat anak di bawah umur (di bawah 19 tahun).
Setelah ditolak KUA, pemohon datang ke PA harus membawa surat dari KUA yang menyebutkan bahwa KUA menolak permohonan syarat nikah. Kebanyakan dari mereka yang mengajukan dispensasi akibat dari pergaulan bebas dan memang harus menikah\"Untuk anak di bawah umur kebanyakan mengajukan dispensasi atau izin untuk bisa menikah. Cukup banyak kita menerima permohonan tersebut, proses dispensasi ini tetap kita sidangkan,\" imbuhnya.
Ia menjelaskan, yang mengajukan perceraian kebanyak pihak perempuan, baik itu PNS atau masyarakat umum. Alasannya masalah ekonomi, tanggung jawab suami yang sudah tidak diterima lagi, pertengkaran dan perselingkuhan yang membuat transparansi dalam rumah tangga tidak harmonis lagi.
PA Bengkulu selaku pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan tersebut sebisa mungkin mendamaikan kedua belah pihak mulai dari mediasi sampai persidangan. Perceraian adalah opsi terakir jika kedua belah pihak sudah tidak bisa didamaikan, mengerti satu sama lain. (167)
Daftar Perkara Cerai di PA Kelas IA Bengkulu
Tahun 2018 : -907 gugatan (gugatan cerai diajukan PNS 419 perkara). -89 permohonan (isbat nikah, permohonan dispensasi) -total perkara ditangani 996 perkara
Tahun 2019 : -Bulan Januari - September 2019 menerima 888 gugatan -147 permohonan -Selama bulan September PA menerima 15 gugatan cerai yang diajukan PNS -Total perkara ditangani 1.035 perkara