TAIS, Bengkulu Ekspress - Rencana Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antaraPemkab Seluma, dengan KPU Kabupaten Seluma, masih menunggu petunjuk dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Karena memang Pemkab Seluma, dalam menentukan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada nanti melihat secara teknis ketetapan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu.Sebagai patokan pemerintah kabupaten dalam menganggarkan dana pilkada.
\"Kita rapatkan dulu bersama Sekda Pemerintah Provinsi Bengkulu. Nanti, bagaimana sistem penganggarannya apakah sesuai jumlah DPT atau bagaimana,\" tegas Sekda Seluma, Irihadi MSi kepada wartawan, kemarin.
Dalam pembahasan awal bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk anggaran Pilkada disepakati Rp 56 miliar. Dari jumlah itu sebesar Rp14 miliar diantaranya untuk KPU dan Rp 4 miliar untuk Bawaslu. Namun, anggaran tersebut belum bersifat final karena masih akan dilakukan pembahasan bersama TAPD dan Banggar di DPRD.\"Yang jelas tetap mengacu pada kemampuan anggaran. Karena kita juga ada kebutuhan rutin dan wajib seperti di Puskesmas dan OPD pelayanan lainnya,\" tegas Sekda.
Sementara itu belum ada kejelasan tentang NPHD Pilkada 2020 mendatang, membuat KPU Seluma meradang. Sebelum NPHD disepakati maka Pilkada 2020 tidak dapat dilaksanakan oleh KPU Seluma selaku penyelenggara pemilu di Kabupaten Seluma.
Ketua KPU Seluma Sarjan Efendi, SE mengatakan, sesuai jadwal penandatangan NPHD ini dilakukan pada 1 Oktober lalu. Namun batal dilakukan, karena belum ada konfirmasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma terkait hal ini. Dia sangat menyayangkan dengan tindakan Pemkab Seluma ini yang dianggapnya acuh dengan belum melakukan penandatanganan NPHD ini.\"Belum jelas kapan akan dilakukan penandatanganan NPHD ini,\" singkat Sarjan.
Dijelaskan Sarjan, dia menyakini belum siapnya Pemkab Seluma melakukan penandatanganan NPHD dikarenakan anggaran pilkada yang telah diusulkannya belum terpenuhi. Dimana Pemkab Seluma hanya mengaggarkan Rp 14 miliar dalam APBD 2020 mendatang dari usulan yang disampaikan sebesar RP 27 miliar.‘’Namun seharusnya ada kejelasan kalau memang masalahnya seperti itu. Kalau seperti ini kan menggantung, jadi tambah tidak jelas jadinya,’’ keluh Sarjan.
Dikatakannya, memang sebelumnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyampaikan jika anggaran Pilkada 2020 mendatang dianggarkan Rp 14 miliar. Jumlah anggaran ini jelas jauh dari kata cukup, karena dari usulan yang disampaikan sebesar Rp 27 miliar telah minim. Meski begitu, dirinya memastikan pelaksanaan pilkada tetap maksimal dengan anggaran RP 27 miliar tersebut.
Jika hanya RP 14 miliar, jelas jauh kurang yang imbasnya tahapan pilkada tidak akan terlaksana secara keseluruhan. \" Jika anggarannya sebesar itu jelas kurang. Untuk honor perangkat KPU saja dibutuhkan anggaran Rp 10 miliar lebih. Belum lagi pengadaan logistik dan keperluan lainnya. Sangat jauh dari kata cukup. (333)