Terapkan Larangan Masuk Ruang Komisi Bagi wartawan dan Masyarakat
BENGKULU, BE- Baru juga dilantik menjadi menjadi wakil rakyat periode 2019-2024. Para wakil rakyat ini mulai menampakan jati diriya. Para wakil rakyat ini mulai terlihat eksklusif dengan sejumlah peraturan yang mereka buat. Seperti halnya di DPRD Kota Bengkulu, Sekretariat DPRD Kota Bengkulu mulai menerapkan peraturan baru yang cukup ketat dari biasanya, yakni melarang/membatasi masyarakat untuk bebas keluar masuk menemui dewan di ruang komisi. Peraturan ini juga diberlakukan untuk profesi wartawan, dan aturan ini berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak sekretariat dan anggota DPRD kota yang baru.
\"Bukan tidak bisa masuk, tetapi oleh staf komisi nanti kita pamit dulu kira-kira dewan bersangkutan berkenan/sudah ada waktu belum? untuk ditemui,\" kata Plt Sekwan kota, Adil Sitepu, kemarin (3/9).
Meski belum menentukan kapan waktunya namun kebijakan ini akan segera diterapkan, dan seluruh masyarakat yang datang harus meminta izin dulu ke staf, dan menyesuaikan kondisi para anggota dewan yang berada di ruang komisi apakah mau menerima tamu atau tidak. \"Nanti kalau mau wawancara bisa juga di ruang komisi, bisa juga di ruang resepsionist, dimana mereka (dewan) inginkan bisa disitu,\" jelasnya.
Aturan ini terkesan kaku karena tidak lagi leluasa masyarakat maupun wartawan untuk menemui wakil rakyat di gedung DPRD kota. Meski ini terkesan seperti larangan namun pihaknya membantah jika ini merupakan larangan keras.
\" Intinya bukan kaku tetapi penataan ruang saja, dan sudah disetujui bersama, supaya kita tertata lebih baik lagi,\" ungkapnya.
Disisi lain pihaknya juga sudah menyiapkan pembangunan ruang khusus untuk media center yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sehingga antara wartawan dan anggota dewan harus dipisahkan. Sehingga tidak terlalu membaur dalam satu ruang komisi, hal ini bertujuan agar anggota dewan tidak terganggu. \"Tahun ini dibangun ruang media center, nanti kalau dibutuhkan wartawan baru dipanggil,\" pungkasnya.
Terkait kebijakan ini mendapatkan respon keras dari Koordinator Forum Pemuda Peduli Bengkulu (FPPB), Feri Vandalis menurutnya jika dewan membuat pembatasan untuk bertemu dengan rakyat maka dianggap sebagai aturan tidak sehat. Dan bisa timbul kecurigaan-kecurigaan terhadap apa yang dilakukan dewan di dalam ruangan tersebut.
Pada dasarnya, orang-orang yang duduk di kursi DPRD kota itu mewakili masyarakat yang sudah dipilih secara demokrasi. Dan seharusnya tidak boleh ada batasan bagi masyarakat untuk masuk ke kantor DPRD kota itu yang notabene rumah rakyat.
\" Tidak bagus jika dibatas-batasi, dan ini sangat fatal jika dibuat kebijakan seperti itu. Kalau masyarakat dibatasi seperti ini, seolah-olah ada praktik-praktik yang tidak sehat, apakah tindakan korupsi atau dugaan-dugaan lainnya, itu timbul kecurigaan,\" tegas Feri. (805)