TAIS,Bengkulu Ekspress- Jika tidak ada perubahan atau pengalokasian dana lain. Mulai September nanti lingkungan Pemkab Seluma, terancam tanpa internet. Pasalnya, dana untuk pembayaran internet tidak dianggarkan lagi. Tentunya kondisi ini membuat program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai reformasi birokrasi, agar pelayanan pemerintahan secara elektronik dengan e-budgeting dan e-planing terancam tersendat. Dinas Kominfo Seluma sendiri sudah mengusulkan anggarannya ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), namun saat pematangan anggaran di Bappeda, terjadi pemangkasan anggaran.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Seluma H Hendarsyah SIP MT membenarkan mengenai hal itu. Dalam waktu setahun dibutuhkan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar, khusus untuk pembayaran internet jaringan kabel, serta Rp 300 juta untuk jaringan internet kantor yang menggunakan internet mango sky (jaringan mandiri).
\"Setiap tahun dibutuhkam anggaran sebesar Rp 1,6 miliar untuk pembayaran internet di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD),\" tegasnya.
Kemudian, dalam APBD awal kemarin baru dianggarkan sebesar Rp 800 juta atau hanya cukup untuk 6 bulan sampai Juni. Kemudian, dalam RAPBD perubahan 2019 ditambah sebesar Rp 200 juta. Sehingga masih ada kekurangan anggaran lagi sampai akhir tahun.
\"Saat ini masih diverifikasi. Jika tidak ada penambahan atau alokasi dana lain. Maka internet akan putus. Tidak sampai akhir tahun ini,\" tegasnya.
RAPBD perubahan sendiri saat ini masih diverifikasi Gubernur Bengkulu sehingga masih diverifikasi dan belum disahkan. Terpisah, Sekda Seluma Irihadi MSi mengatakan bahwa untuk internet adalah kebutuhan dasar atau rutin. Sehingga tetap harus dibayarkan sampai akhir tahun ini. \"Karena itu kebutuhan rutin sama seperti ATK, sehingga akan dicarikan solusi. Termasuk kemungkinan mengeluarkan surat utang kemudian akan dianggarkan pada 2020 mendatang,\" pungkas Irihadi. (333)