BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Proses mutasi terhadap 8 pejabat yang digelar secara tertutup oleh Pemerintah Kota Bengkulu pada Selasa lalu kembali menuai kritikan dari dewan. Sebab, dewan menduga banyak penempatan pejabat yang tak sesuai dengan latarbelakang pendidikan/keahlian sang pejabat yang dilantik. Dalam hal ini, dewan menilai Pemkot tidak sesuai dengan komitmen sebelumnya yang ingin menempatkan posisi jabatan sesuai dengan kompetensi.
\"Apakah mutasi itu sudah mengacu pada hasil asesmen atau tidak. Jika tidak maka ini tidak sesuai dengan komitmen pemkot yang digembar-gemborkan sebelumnya,\" tandas Sekretaris komisi I DPRD kota, Hamsi AMd, kemarin (7/8).
Diketahui, banyak Sarjana Tehnik yang sebelumnya menjabat Kabid Bina Marga di Dinas PUPR Kota Bengkulu, dimutasi menjadi Kabid Budidaya Ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu. Selain itu, masih ada beberapa jabatan lainnya yang dinilai tidak sesuai dengan keahlian.
Menurut Hamsi, mutasi ini tampak dipaksakan pemkot. Karena, dilihat dari daftar mutasi tersebut hampir sama dengan mutasi sebanyak 337 yang sebelumnya sempat dibatalkan oleh Walikota H Helmi Hasan. Oleh sebab itu, pemkot kembali menggelar mutasi secara perlahan dan sebisa mungkin tertutup dari sorotan awak media, agar tidak menuai polemik. \"Kalau dinilai secara sekilas hampir sama dengan susunan mutasi yang dulu, tapi kita pastikan lagi nanti,\" jelasnya.
Menanggapi persoalan ini, Pelaksana tugas (Plt)Kepala BKD Kota Bengkulu Drs Bujang HR, memberikan bantahan. Dia mengatakan mutasi tersebut sudah direncanakan jauh-jauh hari dan berdasarkan pertimbangan Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat).
\"Mutasi itu menindaklanjuti kebutuhan di Dinas PUPR yang saat ini melakukan pembangunan mendesak di Kota Bengkulu, maka kemarin itu kita dahulukan PUPR agar pekerjaan cepat bergerak,\" terang Bujang.
Selain itu, Bujang, juga beralasan di Dinas Kelautan Perikanan (DKP) juga membutuhkan tenaga dari sarjana Teknik sehingga masih dianggap sesuai untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan di sektor perikanan tersebut. \"Di DKP itu juga butuh latar pendidikan ST MT jadi bisa menunjang pembangunan fisik mungkin nanti mau bangun kolam dan lainnya. Jadi juga butuh tenaga ahli yang sebelumnya dari PUPR,\" jelasnya. (805)