KEPAHIANG, BENGKULU EKSPRESS – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang tidak mampu akomodir seluruh program pembangunan. Sehingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang harus pandai mensiasati program kerja instansi setiap tahunnya sesuai dengan anggaran dimiliki.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kepahiang, Zamzami Zubir SE MM menjelaskan, jika usulan kebutuhan dana untuk seluruh usulan dari seluruh desa mencapai Rp 1,5 triliun dalam setahun. Sementara APBD Kepahiang sebesar Rp 732 miliar. Harus berbagi untuk gaji ASN dan lainnya, hingga dana yang bisa digunakan untuk pembangunan sekitar Rp 265 miliar.
“Inilah yang harus dipahami, makanya kalau anggaran OPD dipangkas, itu bukan berarti dananya kegiatan yang dipangkas. Tetapi OPD harus melaksanakan program skala prioritas,” ungkap Zamzami.
Menurutnya, seluruh OPD harus memiliki program sekali prioritas. Sehingga program yang dikerjakan dalam setahun ada prioritas memang harus dilaksanakan. Sebab, pemerintah harus menyesuaikan APBD dengan prioritas program pembangunan seperti tercantum visi misi Bupati Maju Mandiri Sejatera. “Tentunya untuk program skala prioritas tidak ada yang dipangkas,” tuturnya.
Dikatakannya, tidak semua usulan kegiatan pembangunan fisik maupun dana pemberdayaan masyarakat bisa diakomodir. “Bayangkan anggaran yang diajukan sebesar Rp 1,5 triliun, sementara dana pembangunan hanya Rp 265 miliar. Makanya belum semua usulan bisa diakomodir, kita mengutamakan skala prioritas yang sudah dicanangkan,” tutur Zamzami. (320)