Atasi Banjir di Tanjung Jaya dan Tanjung Agung
BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Pemerintah Kota Bengkulu meminta warga Tanjung Jaya dan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut untuk menghibahkan sebagian lahannya untuk dibangun waduk. Hal ini sebagai solusi menyelamatkan warga dari musibah banjir yang selalu terjadi setiap hujan melanda Kota Bengkulu. Hal ini disampaikan Walikota Helmi Hasan SE dan Wakil Walikota Dedy Wahyudi SE MM kepada perwakilan warga Tanjung Jaya dan Tanjung Agung dalam pertemuan di Balai Kota, Senin (4/2).
\"Kita ini membantu masyarakat menyelesaikan persoalan banjir, dan lahan itu tetap punya masyarakat, karena itu menjadi danau yang bisa dikelola masyarakat setempat dan hasilnya bisa menjadi milik yang punya lahan,\" kata Helmi Hasan.
Berdasarkan hasil survei di lapangan, lahan yang bisa digunakan untuk pembuatan waduk tersebut sekitar 11 hektare yang nantinya akan digali/dikeruk menggunakan alat berat dengan kedalaman sekitar 4-5 meter. Fungsi waduk ini akan menjadi tempat untuk menampung curah hujan yang tinggi, sehingga mengurangi genangan banjir. Sebab, sebagian besar air sudah dialihkan ke dalam waduk tersebut.
Untuk itu, pemerintah minta warga untuk bekerjasama dengan cara menghibahkan lahannya tanpa ada ganti rugi. Sebab, setelah dihitung, total anggaran pembuatan waduk tersebut mencapai Rp 300 miliar, sedangkan APBD kota tidak sanggup untuk memenuhinya.
\"Pemerintah mengusahakan semua pihak untuk membantu, dan lahan itu tetap menjadi lahan masyarakat bukan punya pemerintah,\" terangnya.
Menanggapi hal tersebut, sebagian besar warga pemilik lahan merasa keberatan dan tetap meminta pemerintah untuk mengganti rugi lahan tersebut. Hal ini dikarenakan rencana pemerintah tersebut belum memiliki konsep dan rancangan yang jelas, apalagi konsep bagi hasil dari pengelolaan danau tersebut masih membinggungkan dan bisa menimbulkan keributan antar pemilik lahan.
Seperti yang disampaikan Ketua RT 01 RW 01 Tanjung Jaya, Iskandar Aziz, warga yang terkena pembangunan waduk ini sekitar 22 Kepala Keluarga (KK) dan memiliki luasan lahan yang berbeda-beda. \"Pembangunan waduk itu agak susah juga kita menyetujui, soalnya masyarakat itu banyak, kecuali kalau lahan itu cuma milik 1 orang saja. Kalau lahan saya ada 1 hektare, tetapi produktif karena ditanami kebun sawit, kalau diminta ganti rugi mungkin sekitar Rp 500 juta,\" terangnya.
Sementara itu, Wakil Walikota, Dedy Wahyudi SE MM menerangkan bahwa pada dasarnya pemerintah berusaha untuk membantu masyarakat agar tidak banjir. Jika pada akhirnya masyarakat tetap menolak untuk dibuat waduk, maka pemerintah meminta seluruh warga Tanjung Jaya dan Tanjung Agung untuk menandatanggani surat secara resmi menolak, dan jika suatu saat terjadi hujan deras dan menimbulkan bencana banjir, maka warga siap menerima risiko dan tidak akan menyalahkan pemerintah daerah lagi.
\"Kami berikan waktu untuk warga berembuk, kalau pun nanti tidak mau, maka Pak Camat tolong digalang tanda tangan dengan keikhlasan hati tanpa tekanan pihak manapun, ketika terjadi banjir warga tidak menyalahkan pemerintah, dan siap menangung risikonya,\" pungkas Dedy. (805)