TAIS, Bengkulu Ekspress - Masih adanya temuan menjadi penghalang Kabupaten Seluma meraih predikat Wajar Tanpa pengecualian(WTP) tahun 2018. Namun, tahun 2019 mendatang Bupati Seluma, H Bundra Jaya SH MH menargetkan memperoleh predikat WTP.
“Tahun depan optimis kita bisa menerima WTP ini, karena auditor akan melakukan audit pada Februari mendatang,” tegas Bupati kepada wartawan.
Disampaikannya, audit realisasi keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemerika Keuangan (BPK) tahun 2018 segera melakukan pemeriksaan ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk realisasi anggaran tahun 2018. Bupati Optimis memperoleh WTP, karena saat ini secara perlahan, sistem keuangan di Kabupaten Seluma sudah mulai dibenahi.“Karena tahun ini semua sistem keuangan sudah dilakukan secara online. Sehingga semuanya bisa dipantau oleh siapapun realisasi anggaran. Pencairan dana langsung ke rekening penerima,” tegas Bupati.
Bundra menerangkan, ini merupakan langkah awal untuk berbuat dan memberikan yang terbaik. Setelah beberapa hari lalu Bank Indonesia (BI) telah mengakui Kabupaten Seluma sebagai daerah terbaik untuk pengelolaan keuangan secara elektronifikasi di Provinsi Bengkulu. Sehingga secara manajemen keuangan sudah diakui oleh BI.
Selain masalah sistem keuangan dan sistem kas daerah (kasda) yang sudah diselenggarakan secara online. Bupati juga mengaku, sudah memerintahkan OPD yang sebelumnya jadi penghambat penerima predikat WTP. Seperti masalah aset milik daerah di beberapa OPD yang belum terdata. Termasuk aset lahan milik Pemkab Seluma, saat ini sudah mulai diperbaiki dan didata. Serta diperjelas surat kepemilikannya, agar saat audit BPK tahun depan untuk realisasi tahun 2018 ini tidak menjadi temuan lagi.
“Termasuk beberapa OPD yang ada temuan di tahun 2018 untuk realisasi tahun 2017 juga sudah saya panggil dan saya minta untuk segera diselesaikan,” tegas Bupati.
Menurutnya, sistem keuangan di Kabupaten Seluma saat ini diselenggarakan secara transparan dan secara elektronifikasi. Hal ini dilakukan untuk memperkecil potensi adanya pelanggaran saat proses realisasi anggaran. Jangan sampai terjadi pemotongan atau pungutan liar (pungli) dari setiap anggaran yang dikucurkan. “Laporkan saja jika memang ada pemotongan dan berbuat salah, saya siap menerima laporan dari pihak manapun jika ada yang menjadi korban pemotongan anggaran,” pungkas Bupati. (333)