KEPAHIANG, Bengkulu Ekspress - Dewan Riset Daerah (DRD) Bengkulu untuk melaksanakan kegiatan ditahun 2019 tidak memiliki anggaran khusus. Para pengurus DRD Kabupaten Kepahiang nantinya hanya menjadi mitra bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang dalam merumuskan sebuah kebijakan daerah.
Kepala BAPPEDA Kepahiang Ir Ris Rianto Msi melalui Plt Kepala Bidang (Kabid) Penelitan dan Pengembangan Piisman mengatakan pengurus DRD tidak memiliki program fisik dalam melaksanakan tugas. Karena hanya menjadi mitra kepada pemerintah untuk mengkaji kebijakan pemerintah sebelum diputuskan oleh Bupati. “Yang jelas tahun ini kita bentuk terlebih dahulu DRD Kabupaten Kepahiang. Kalau anggaran memang tidak ada, karena mereka tidak memiliki program kegiatan tersendiri sebab sifatnya sebagai mitra,” tutur Piisman.
Menurutnya, keberadaan DRD sangat membantu Organasisa Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepahiang untuk mengetahui dampak dari sebuh kebijakan yang akan diambil.
“Tentunya sebelum sebuah kebijakan diputuskan pemerintah, DRD bisa melakukan kajian agar memberikan rumusan terhadap kebijakan yang nantinya akan diputuskan. Sehingga kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat dan bisa mencapai tujuan,” kata Piisman.
Ia mencontohkan bila Pemkab Kepahiang dan jajaran ingin menurunkan angka kemismikan, dapat dibantu oleh DRD untuk melakukan kajian secara mendal
amm. Supaya tindakan yang diambil pemerintah bisa menyentuh titik kebutuhan untuk mengurungai kemiskinan.
Sebelumnya, Rabu (31/10) diruang Kepala BAPPEDA pengurus DRD Bengkulu yang dihadiri Sukatno MPd, H. Darmawan Yakoeb, SH, MH , Firmansyah menggelar pertemuan dengan Plt Kabid Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Piisman Msi guna merusukan MoU Kesepakatan kedua lembaga.
“Tujuan kami untuk membentuk DRD Kabupaten Kepahiang, alhamdullah sudah ada kesepakatan. Insya Allah dalam waktu dekat BAPPEDA segera menindak lanjuti untuk membentuk DRD,” ujar Darmawan Yakoeb. (320)