CURUP, Bengkulu Ekspress - Aktivitas pembukaan hutan yang dilakukan masyarakat selain akan memberikan dampak positif terutama bagi perekonomian masyarakat, ternyata juga bisa berdampak negatif. Hal ini disampaikan Sekda Kabupaten Rejang Lebong, H RA Denni SH MM, kemarin.
Dijelaskan Sekda, salah satu dampak negatif yang bisa ditimpulkan dari pembukaan hutan tersebut adalah bisa memicul atau menyebabkan terjadinya bencana. Hal tersebut disampaikan Sekda saat pembukaan kegiatan Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) yang diselenggarakan BPBD Kabupaten Rejang Lebong Rabu (1/8) kemarin.
\"Untuk kita ketahui bersama, membuka hutan bisa menimbulkan banyak bencana,\" sampai Denni dalam kegiatan yang dilaksanakan di BLKM Curup kemarin.
Dijelaskan Sekda, sejumlah bencana yang bisa terjadi akibat aktifitas pembukaan hutan tersebut, seperti kekeringan, kebakaran hutan hingga banjir bandang. Oleh karena itu, Sekda berharap agar masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan pembukaan hutan untuk lahan pertanian khususnya hutan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai hutan lindung maupun taman nasional yang tidak boleh dibuka.
Kesadaran masyarakat menurut Sekda sangat mereka harapkan, karena memang saat ini Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak memiliki kewenangan dalam mengurusi masalah kehutanan, karena saat ini pengelolaan hutan saat ini sudah ditangani oleh Pemerintah Provinsi.
\"Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat penting, karena saat ini kewenangan hutan ada di provinsi, sehingga kabupaten tidak bisa berbuat banyak,\" harap Sekda.
Disisi lain, Sekda juga menyampaikan bahwa Kabupaten Rejang Lebong yang berada dikawasan Bukit Barisan memiliki sejumlah potensi bencana alam, mulai dari banjir, tanah longsor, kebakarana hutan bahkan letusan gunung api, karena saat ini Rejang Lebong memiliki gunung api aktif yaitu gunung api kaba.\"Selain langkah mengantisipasi bencana, kita juga perlu mempersiapkan antisipasi bencana salah satunya dengan kegiatan ini,\" sampai Sekda.
Karena dengan kegiatan Jitupasna tersebut, maka Sekda berharap dinas terkait bisa melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian fisik maupun non fisik yang menyangkut aspek kemanusian, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor, sehingga penanganan pasca bencana bisa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.
Sementara itu, Kepala BPBD Rejang Lebong, Basuki SSos menyampaikan bahwa kegiatan Jitupasna yang mereka lakukan tersebut akan dilaksanakan selama tiga hari yaitu hingga tanggal 3 Agustus, dimana peserta dalam kegiatan tersebut sebanyak 30 orang dari berbagai dinas intansi terkait termasuk TNI dan Polri.\"Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin, namun baru kali ini kita melibatkan dinas intansi terkait, dengan harapan mereka juga mengetahui tugas mereka bisa nanti terjadi bencana,\" sampai Basuki.
Ditegaskan Basuki, dengan kegiatan tersebut, ia berharap dapat meningkatkan kemampuan ASN baik di BPBD Rejang Lebong maupun di dinas terkait lainnya. Peningkatan kemampuan tersebut baik kualitas maupun kuantitas yabg handal dalam melaksanakan kajian kebutuhan pasca bencana.
Masih menurut Basuki, dalam kegiatan tersebut pihaknya sudah menjadwalkan akan mendatangkan pemateri dari pusat, namun karena adanya bencana gempa di Lombok, sehingga BNPB fokus dalam penanganan gempa di Lombok sehingga pematerinya akan mereka ambilkan dari BNPB Bengkulu.(251)