BENTENG, Bengkulu Ekspress- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) menggelar Forum Group Discusion (FGD) Penyusunan Buku Benteng Dalam Angka 2018, di ruang rapat Bupati Benteng, Senin (30/7) kemarin.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPS Kabupaten Benteng, Teguh Iman Santoso SSi MSi mengungkapkan bahwa penyusunan buku Benteng dalam angka merupakan agenda rutin setiap tahun yang dilakukan pihaknya.
Melalui buku itu, BPS Kabupaten Benteng memberikan gambaran mengenai progres pembangunan serta potret sosial masyarakat. Sebagai gambaran, pada tahun 2018 ini pihaknya mengungkap fakta bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Benteng mengalami penurunan. Jika pada tahun 2016 lalu penduduk miskin sebanyak 9.500 jiwa (8,71 persen dari jumlah penduduk), pada tahun 2017 turun menjadi 9.320 jiwa (8,41 persen dari jumlah penduduk)
\"Dari hasil survei yang kami lakukan, diketahui bahwa angka kemiskinan mengalami penurunan. Hal ini doperoleh dari perbandingan antara tahun 2016 dan angka kemiskinan pada tahun 2017 lalu,\" jelas Teguh usai diskusi.
Dari hasil pendataan yang dilakukan, sambung Teguh, pro kontra maupun perbedaan hasil pendataan memang sering terjadi. Karena itu, forum diskusi diharapkan menjadi wadah untuk mensinkronkan hasil pendataan BPS dengan OPD Kabupaten Benteng.
\"Tak bisa dipungkiri, memang ada beberapa yang kurang responsif dan belum sepaham. Kami masih memberikan waktu untuk mensinkronkan data sebelum buku Benteng dalam angka dirilis,\" tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Benteng, Drs Muzakir Hamidi SSos MM mengungkapkan bahwa selama ini masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengabaikan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Padahal, tegas Sekda, data BPS merupakan data yang diakui secara nasional.\"Perlu diketahui, yang digunakan olah Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) RI adalah data BPS. Sebab itulah, jangan ada lagi OPD yang mengabaikan data BPS,\" tegas Sekda.
Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa sinkronisasi antara Pemda melalui OPD bersama BPS selaku instansi vertikal penyedia data memang perlu dilakukan. Dengan adanya koordinasi yang bagus, diharapkan ada kesesuaian data yang terdapat di Kabupaten Benteng.\"Keselasaran dalam penyediaan data harus diwujudkan,\" tandasnya.
Terkait adanya rencana BPS Kabupaten benteng dalam menyediakan buku Kabupaten Benteng dalam angka yang akan di rilis pada tanggal 16 Agustus2018, Sekda memberikan apresiasi baik. Meski demikian, Sekda juga mengharapkan agar BPS melakukan hal serupa.
Yakni lebih profesional dalam mengumpulkan data yang berasal dari lintas sektoral serta lembaga kemasyarakatan di Kabupaten Benteng.\"Dari hasil pengumpulan data dari BPS, tak menutup kemungkinan ada data yang belum tepat. Sebab itulah, forum diskusi ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendapatkan data yang benar-benar tepat dan bisa dipertanggung jawabkan. Sebab, data merupakan pedoman atau modal penting dalam menentukan langkah atau kebijakan ke depan,\" pungkasnya.(135)