BENGKULU, Bengkulu Ekspress- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu masih memiliki utang sekitar Rp 87 miliar kepada pihak kontraktor. Utang itu terjadi lantaran ada penambahaan waktu pelaksanan kegiatan pembangunan jalan di akhir 2017 lalu. Rencana pembayaran hutang itu akan dilakukan setelah anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perubahaan tahun ini disahkan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti SE MT mengatakan, dasar pembayaran hutang itu adalah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan utang pemprov menjadi temuan yang wajib dibayar.
\"Sudah ada hasil audit BPK-nya, jadi itu sebagai utang yang harus dibayarkan,\" terang Nopian kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (29/7).
Nopian menegaskan, pembayaran utang itu harus tetap dilakukan. Jika tidak dibayar, maka akan membuat pemprov bermasalah. Untuk itu, pada APBD perubahaan nanti, pemprov tetap menganggarkan untuk pembayaran utang tersebut. \"Kalau belum bisa dibayarkan, tambah waktu lagi. Tapi pada prinsipnya, kita yang punya utang itu bagaimana bisa cepat diselesaikan,\" tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Oktaviano ST MSi mengatakan, potensi kerugiaan negara itu sudah dihitung oleh BPK. Sehingga tidak ada masalah lagi pembayaran utang dilakukan. \"Kita yakin ini bisa diselesaikan,\" tutur Okta.
Disampaikannya, pada akhir tahun lalu, ada beberapa titik jalan yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak kontraktor. Akhirnya pemprov dan pihak kontraktor bersepakat untuk melakukan adendum 15 hari pekerjaan. Dengan catatan, anggaran pembangunan itu dibebankan kepada pihak ketiga.
Nantinya biaya pembangunan itu akan dibayarkan setelah APBD perubahaan tahun ini disahkan. \"Itu memang sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi memang wajib kita bayarkan,\" tutupnya. Untuk mendapatkan anggaran yang mencapai Rp 87 miliar itu, pemprov berencana akan memangkas sejumlah anggaran untuk infrastruktur yang belum terlaksana tahun ini.
Meski rencana ini mendapat penolakan dari DPRD Provinsi Bengkulu, namun pemprov bersikukuh memangkas anggaran tersebut karena tidak ada sumber anggaran lain, kecuali dengan cara memangkas anggaran infrastruktur yang belum dilaksanakan.(151)