KEPAHIANG, Bengkulu Ekspress - DPRD Kabupaten Kepahiang akan menindak lanjuti pernyataan Kabid Sosial Dinas Sosial dan PMD Kepahiang, Sujarno Dwi Santoso terkait dak adanya data evaluasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan dana stimulan dari pemerintah sejak puluhan tahun lalu. DPRD akan memanggil Kepala Dinas (Kadis) Sosial dan PMD bersama para tenaga pendampingi kecamatan untuk mengungkap fakta keberadaan KUBE tersebut.
Waka I DPRD Kepahiang, Andrian Defandra SE mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan mengenai keberadaan dan perkembangan KUBE di Kabupaten Kepahiang.
\"Tentunya kita meminta penjelasan mengenai keberadaan KUBE, kita pengen tahu perkembangannya bagaimana. Kalaupun gagal kita harus tahu apa penyebab kegagalan itu, yang jelas akan kita panggil,\" tegas Andrian Defandra, Senin (23/7).
Ia sangat menyayangkan sekelas Kadis dan Kabid OPD terkait tak mengetahui perkembangan penyaluran anggaran negara untuk stimulan kelompok usaha. Sehingga mengesankan tidak adanya pengawasan dari OPD yang bersangkutan atas penyaluran bantuan.
\"Kita pengen tahun apa penyebabnya, agar dapat kita carikan solusinya,\" kata Aan.
Sementara Kadis Sosial dan PMD Kepahiang, Jan Johanis Dalos SSos mengatakan, untuk pengawasan dana KUBE dilakukan oleh Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK) yang bertugas di masing-masing kecamatan. Para TKSK ini digaji oleh pihak Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Sehingga tak menyampaikan laporan kepada pihaknya. \"Ada TKSK masing-masing kecamatan ada satu orang, dan TKSK ini yang menjadi pendamping sekaligus melaksanakan pengawasan. Harusnya laporan diberikan juga, tetapi belum masuk,\" ucapnya.
Dalos mengatakan, dua tahun terakhir ada 25 KUBE mendapatkan stimulan dana dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Penyaluran bantuan dilakukan langsung ke rekening KUBE tanpa melalui Dinsos PMD Kabupaten Kepahiang.
Sehingga tak diketahui rincian bantuannya. Tahun 2017 ada 20 KUBE untuk Kecamatan Ujan Mas dan Seberang Musi dan 2018 ada lima KUBE mendapatkan bantuan. Ironisnya, sebelumnya Kabid Sosial Sujarno Dwi Santoso mengatakan tak memiliki data KUBE karena baru menjabat 8 bulan. Bahkan dirinya mengaku tak memiliki data perkembangan KUBE. Sebab belum melaksanakan evaluasi dan monitoring ke lapangan. (320)