BENGKULU, Bengkulu Ekspress- Selama periode tahun 2014 sampai 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu mencatat ada 7.915 rekomendasi yang dikeluarkan untuk pemerindah daerah (pemda) dengan total temuan Rp 619 miliar.
Dari total potensi kerugian negara itu, Rp 315 miliar sudah ditindaklanjut. Sedangkan Rp 304 miliar lagi hingga saat ini belum dikembalikan. Kepala Subauditorat I BPK Provinsi Bengkulu, Acep Mulyadi SE MM AK mengatakan, pemeriksaan itu terdiri laporan keuangan dan kinerja pemerintah setiap pemda.
\"Yang sudah selesai Rp 315 miliar dan sisanya sudah ada yang nyicil untuk diselesaikan. Namun ada Rp 15 miliar dari beberapa temuan dari tahun 2014 sampai sekarang yang nggak diapa-apain sama sekali. Sudah bertahun-tahun temuan itu nggak diselesaikan,” terang Acep.
Dari semua temuan itu, Acep mengaku tidak semua kerugian nagara, tapi ada juga yang berpotensi kerugian negara. Untuk itu, BPK tetap berharap temuan itu ditindaklanjuti. \"Jadi, itu tidak semuanya kerugian negara karena ada juga sebagian hanya potensi saja,\" bebernya.
Acep juga mengatakan, temuan terbanyak saat ini bukan hanya di pelaksaan saja, namun juga di perencanaan. Termasuk yang bermasalah juga bukan hanya proyek fisik saja, tapi juga ada di proyek non fisik. \"Perencanaan banyak yang dicopy paste, termasuk HPS. Ada juga yang bermain pada SPj,\" ungkapnya.
Untuk itu, Acep mengingatkan beberapa pemda, terutama pemda yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) untuk berbenah dan memperbaiki kelemahan-kelemahan selama ini. BPK juga bukan mencari-cari kesalahan atau temuan, BPK justru mengawal proses pemerintahan dalam merealisasikan anggaran. “Masih ada beberapa kelemahan, khususnya pemda yang mendapat WDP. Kelemahan-kelemahan selalu jadi temuan dan itu sepertinya terjadi berulang-ulang. Untuk itu, harus perlu dilakukan perbaikan,\" imbuh Acep.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Oktaviano ST MSi merasa sangat terbantu dengan adanya TP4D dari kejaksaan yang mendampingi pelaksaaan proyek sehingga semua pekerjaan bisa dilaksanakan dengan rasa nyaman.
“Kami merasa sangat nyaman dengan adanya TP4D. WTP yang kita (pemprov) raih kemarin tidak lepas juga dari pendampingan semua pihak. Sehingga serapan anggaran tahun 2017 sudah cukup maksimal. Kami berharap tahun 2018 ini seluruh paket pekerjaan bisa didampingi,\" tandas Okta. (151)