19 Daerah Jadi Pilot Project Reformasi Birokrasi

JAKARTA--Sebanyak 19 kabupaten/kota menjadi pilot project reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi ini di 19 daerah ini dimulai sejak Januari 2013.Adapun 19 daerah tersebut adalah Kabupaten Serdang Bedagai (Sumut), Kabupaten Samosir (Sumut), Kabupaten Bengkalis (Riau), Kabupaten Agam (Sumbar), Kabupaten Solok Selatan (Sumbar), Kabupaten Lampung Selatan (Lampung), Kabupaten Sukabumi (Jabar), Kabupaten Gresik (Jatim), Kota Kediri (Jatim), dan Kab Malang (Jatim). Di wilayah tengah dan timur yang terpilih adalah Kabupaten Banyuwangi (Kalsel), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kaltim), Kota Denpasar (Bali), Kabupaten Sumbawa Barat (NTB), Kabupaten Mamuju (Sulbar), Kabuaten Luwu Utara (Sulsel), Kabupaten Poso (Sulteng), dan Kota Ternate (Malut). Terpilihnya 19 daerah tersebut sebagai pilot project, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN&RB) Azwar Abubakar, karena dinilai baik dan punya komitmen untuk mengubah diri. \"Mereka itu daerah terpilih dan pernah ikut pelatihan di Harvard Kennedy School. Dengan bekal itu, kami yakin para bupati/walikota ini akan bisa menjadi contoh dalam melaksanakan reformasi di daerah masing-masing,\" terang Azwar Abubakar di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (30/1). Dijelaskannya, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi harus ada keyakinan dari seluruh stakeholder terutama kepala daerah. Kalau bupati/walikota tidak yakin, reformasi tidak bisa jalan. \"Pemimpin harus memberikan contoh. Saya berharap kepala daerah yang wilayahnya menjadi pilot project harus bisa menjadi motor penggerak reformasi birokrasi. Jangan ada lagi tekanan politik dalam pelaksanaan pemerintahan,\" terangnya. Dia menambahkan, bagi daerah yang belum masuk pilot project harus tetap melakukan reformasi. Sebab, program ini nantinya akan menyeluruh ke seluruh daerah. Ditambahkan WamenPAN&RB Eko Prasojo, ke-19 pilot project ini akan didampingi oleh tim reformasi birokrasi dalam penyusunan roadmap, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja, pendampingan, dan konsultasi. \"Diharapkan Agustus 2013, percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi sudah jalan,\" tandasnya. (Esy/jpnn)