Soal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, BKPSDM Mukomuko: Daerah Sama-Sama Menunggu
Soal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, BKPSDM Mukomuko: Daerah Sama-Sama Menunggu-ist-
BENGKULUEKSPRESS.COM – Wacana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu masih menyisakan ketidakpastian. Hingga kini, pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Mukomuko, belum menerima petunjuk resmi dari pemerintah pusat terkait mekanisme maupun jadwal pelaksanaannya.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah belum dapat memberikan jawaban pasti kepada para PPPK paruh waktu yang terus mempertanyakan peluang perubahan status kepegawaian mereka.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mukomuko, Winarno, M.Pd, mengatakan persoalan tersebut tidak hanya dialami Mukomuko. Berdasarkan hasil koordinasi dan pembahasan dalam sejumlah pertemuan kepegawaian, daerah lain juga masih menghadapi kondisi serupa.
"Kalau kita lihat dari hasil pertemuan dan koordinasi dengan daerah lain, semuanya hampir sama. Masih menunggu kepastian dari pusat. Jadi bukan hanya Mukomuko yang belum bisa memberikan jawaban soal pengangkatan PPPK paruh waktu ini," ujar Winarno.
BACA JUGA:Mutasi 27 ASN Setwan Mukomuko Berawal dari Keinginan Penyegaran Pimpinan Dewan
BACA JUGA:Jembatan Perintis Garuda di Suka Pindah Diperbaiki, Warga Kini Lebih Nyaman Melintas
Menurutnya, pertanyaan mengenai kemungkinan pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu terus bermunculan, baik dari kalangan pegawai maupun masyarakat. Namun, tanpa adanya petunjuk teknis, pemerintah daerah belum memiliki dasar untuk memastikan apakah kebijakan tersebut akan dilaksanakan.
"Yang bertanya memang cukup banyak, terutama soal kapan bisa diangkat penuh waktu. Tetapi kami juga belum bisa memastikan, karena sampai sekarang belum ada petunjuk resmi yang bisa dijadikan dasar," jelasnya.
Meski belum ada kepastian, Winarno memastikan BKPSDM Mukomuko tetap melakukan langkah antisipasi. Salah satunya dengan menyiapkan data PPPK paruh waktu yang kemungkinan diperlukan apabila pemerintah pusat nantinya menetapkan kebijakan penyesuaian status kepegawaian.
Data tersebut telah disiapkan bersamaan dengan proses administrasi perpanjangan kontrak PPPK paruh waktu yang dijadwalkan mulai 1 Desember 2026.
Bahkan, menurut Winarno, data pegawai yang diperpanjang kontraknya telah terhubung dengan sistem informasi kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Untuk kesiapan data, kita sudah mengantisipasi. Data PPPK paruh waktu yang diperpanjang kontraknya sudah disiapkan dan terkoneksi dengan sistem di pusat. Jadi kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, datanya sudah tersedia," ungkapnya.
Ia menjelaskan, apabila nantinya pemerintah pusat membuka pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, kemungkinan tidak diperlukan pemberkasan ulang secara menyeluruh. Sebab, data administrasi pegawai sudah tersedia dalam sistem kepegawaian.
Namun, hal tersebut tetap bergantung pada ketentuan dan persyaratan yang nantinya ditetapkan pemerintah pusat.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
