Pengalihan Guru PPPK Paruh Waktu ke Pusat Ditargetkan 2027, Mukomuko Siapkan Data
Drs. H. Marjohan-FOTO IST-
BENGKULUEKSPRESS.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko mulai mempersiapkan kebutuhan data dan administrasi terkait rencana pengalihan pengelolaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu daerah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kebijakan penataan tata kelola guru nasional tersebut ditargetkan mulai berjalan pada 2027.
Sebagai langkah awal, pemerintah pusat menjadwalkan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah untuk membahas teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Pertemuan ini juga akan membahas kebutuhan data serta administrasi kepegawaian yang perlu disiapkan oleh masing-masing daerah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mukomuko, Arni Gusnita, MM, memastikan pihaknya siap mengikuti proses koordinasi tersebut. Menurutnya, persiapan sejak dini diperlukan agar proses peralihan nantinya dapat berjalan lancar.
"Prinsipnya, kita di daerah sangat siap mengikuti proses dan koordinasi dari pusat. Segala kebutuhan data maupun hal-hal teknis lainnya langsung kita siapkan," ujar Arni.
Agenda rapat koordinasi tersebut tertuang dalam surat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4632/B/B1/GT.01.01/2026 tertanggal 16 November 2026.
Sesuai jadwal, rapat koordinasi berlangsung selama tiga hari, yakni 19–21 November 2026, di Redtop Hotel & Convention Center, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut difokuskan pada sinkronisasi kebijakan dan pembahasan teknis pengalihan pengelolaan guru PPPK paruh waktu.
BACA JUGA:Belum Ada Juknis Pengangkatan PPPK Penuh Waktu, Sekda Mukomuko Mengaku Pusing
BACA JUGA:Usaha Tanpa Izin Terancam Dihentikan, Satpol PP Mukomuko Siapkan Langkah Penertiban
Untuk mengikuti agenda tersebut, setiap daerah diminta mengirimkan tim teknis terkait. Dari unsur Dinas Pendidikan, peserta yang diutus meliputi kepala bidang yang membidangi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) atau Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), bersama seorang operator RSDM.
Sementara dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), peserta berasal dari bidang yang menangani pengadaan pegawai serta satu orang operator.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mukomuko, Drs. H. Marjohan, membenarkan adanya agenda koordinasi tersebut. Ia menilai rencana pemerintah pusat ini menjadi kabar baik bagi guru PPPK paruh waktu di daerah.
"Ini tentu kabar baik bagi rekan-rekan guru PPPK paruh waktu. Pemerintah pusat memang sedang menyiapkan tata kelola guru nasional mulai 2027, termasuk mengalihkan pengelolaan guru PPPK paruh waktu daerah menjadi Guru PPPK Kemendikdasmen," ungkap Marjohan.
Marjohan berharap kebijakan tersebut nantinya memberikan kejelasan bagi para tenaga pendidik, terutama terkait status kepegawaian dan kelancaran pelaksanaan tugas mengajar di sekolah.
Ia memastikan Pemkab Mukomuko akan mengawal setiap tahapan persiapan dan transisi sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
