Banner HONDA

BPK Mulai Periksa Pengadaan Pemprov Bengkulu, Seluruh OPD Jadi Sasaran

BPK Mulai Periksa Pengadaan Pemprov Bengkulu, Seluruh OPD Jadi Sasaran

BPK Mulai Periksa Pengadaan Pemprov Bengkulu, Seluruh OPD Jadi Sasaran ‎-IST-

‎BENGKULUEKSPRESS.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai melakukan pemeriksaan kepatuhan atas pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Pemeriksaan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

‎Pemeriksaan tersebut diawali dengan entry meeting yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, di Ruang Rapat Merah Putih Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (16/11/2026).

‎Proses pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih 35 hari, terhitung hingga 19 Desember 2026. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu menjadi bagian dari pemeriksaan tersebut.

‎Sekda Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengatakan entry meeting merupakan tahapan awal bagi tim BPK RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada masing-masing OPD.

BACA JUGA:Kejar Deadline 2026, Mian Tekan PUPR Bengkulu Percepat Proyek Infrastruktur ?

BACA JUGA:Wakapolda Bengkulu Turun ke Sekolah, Ingatkan Siswa Bahaya Bullying dan Pergaulan Negatif ? ‎

‎"Ini kegiatan entry meeting dari BPK RI. Mereka akan melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026 pada OPD di jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu," ujar Herwan.

‎‎Ia menegaskan, seluruh kepala OPD telah diminta mempersiapkan dokumen yang diperlukan serta memberikan dukungan penuh selama proses pemeriksaan berlangsung.

‎Tidak hanya sebatas menyiapkan dokumen administrasi, OPD juga diminta kooperatif dalam memberikan penjelasan, melakukan klarifikasi, hingga mendampingi tim pemeriksa apabila diperlukan pengecekan langsung terhadap pekerjaan di lapangan.

‎"Kita sudah menyampaikan kepada seluruh kepala OPD agar membantu proses pemeriksaan, terutama menyiapkan dokumen yang diminta dan mendampingi jika diperlukan penjelasan, klarifikasi, maupun pengecekan langsung ke lapangan," jelasnya.

‎Menurut Herwan, pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dalam memastikan setiap tahapan pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Karena itu, tidak boleh ada OPD yang menghambat proses pemeriksaan ataupun menunda penyampaian dokumen yang dibutuhkan.

‎Ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah mengedepankan keterbukaan dan tidak menutup-nutupi informasi yang diperlukan tim pemeriksa.

‎"Prinsipnya, kita harus terbuka dan kooperatif. Apa pun dokumen dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa harus disiapkan. Jika ada hal yang perlu diklarifikasi, segera berikan penjelasan agar pemeriksaan berjalan lancar," tegasnya.(**)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait