Pemprov Bengkulu Perkuat Transparansi Keuangan, Setiap Rupiah Harus Bermanfaat bagi Rakyat

‎‎BENGKULUEKSPRESS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus memperkuat komitmen mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran pemerintah digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

‎Komitmen tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, saat mewakili Gubernur Bengkulu Helmi Hasan membuka Seminar Nasional Akuntabilitas Tata Keuangan Daerah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. (UNIHAZ) Bengkulu, Kamis (12/11/2026).

‎Seminar yang mengangkat tema pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berintegritas melalui integrasi nilai-nilai ekonomi syariah tersebut menjadi ruang diskusi untuk memperkuat tata kelola keuangan sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.

‎Dalam sambutannya, Nandar mengapresiasi UNIHAZ, khususnya FISIPOL, yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan kalangan akademisi sangat penting dalam memberikan masukan dan pemikiran konstruktif bagi pemerintah daerah.

BACA JUGA:Kejati Bengkulu Geledah Lagi KSOP dan Pelindo Jasa Maritim, Total Sudah 8 Lokasi

BACA JUGA:Hasil Sidak Pertamina dan Metrologi Tak Temukan Pelanggaran, SPBU Tebeng Siapkan Langkah Hukum

‎Ia menegaskan, anggaran daerah bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan, melainkan amanah masyarakat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.

‎"Setiap anggaran harus direncanakan secara matang, dilaksanakan dengan tertib dan efisien, diawasi dengan baik, serta dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Tujuan akhirnya adalah memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas Nandar.

‎Selain transparansi dan akuntabilitas, Nandar juga menyoroti pentingnya penerapan nilai-nilai ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan daerah. Dua prinsip utama yang perlu menjadi pedoman aparatur pemerintah adalah amanah dan kemaslahatan.

‎"Prinsip amanah menuntut setiap pejabat dan aparatur mengelola keuangan publik dengan penuh tanggung jawab. Sementara prinsip kemaslahatan mengarahkan agar setiap kebijakan dan program pembangunan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," jelasnya.

‎Sementara itu, Rektor UNIHAZ Bengkulu, Dr. Arifah Hidayati, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kehadiran Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam kegiatan tersebut.

‎Menurutnya, seminar nasional ini menjadi momentum penting untuk mempertemukan perspektif akademisi dan pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

‎"Melalui kegiatan ini, kami berharap lahir berbagai gagasan dan rekomendasi konstruktif yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta integritas pengelolaan keuangan. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk turut memberikan kontribusi pemikiran dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat," ujar Arifah.

‎Ia juga berharap seminar tersebut tidak berhenti sebatas diskusi akademik, tetapi dapat menghasilkan pemikiran yang bisa diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber: