Kasus Penyadapan Prabowo Memanas, DPR Minta Kapolri Ungkap Dalang dan Motif

BENGKULUEKSPRESS.COM – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak serius.  

Setelah Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi (Pati) Polri sebagai tersangka, kini Komisi III DPR RI turun tangan untuk mengusut lebih jauh perkara tersebut.

Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri pada Kamis, 12 November 2026.  Beli Kalender

Rapat ini secara khusus akan membahas perkembangan penyidikan dugaan penyadapan ilegal, termasuk menelusuri siapa pihak yang memerintahkan penyadapan, apa motif di baliknya, dan bagaimana pertanggungjawaban hukum seluruh pihak yang terlibat.

BACA JUGA:Tiga Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Ditahan di Mako Brimob, SU Masih Belum Ditahan

BACA JUGA:Fakta Penyitaan Rp2 Miliar Milik Dirut KAI pada Agustus 2025, Terkait Kasus Periode 2018–2023

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, parlemen tidak ingin pengusutan perkara tersebut hanya berhenti pada penetapan sejumlah tersangka. 

DPR ingin memastikan seluruh rangkaian dugaan penyadapan terungkap secara terbuka dan menyeluruh.

Komisi III DPR Panggil Kapolri, Bongkar Dalang Penyadapan

Habiburokhman mengatakan, rapat kerja bersama Kapolri merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap penegakan hukum.

Menurut dia, ada sejumlah hal penting yang perlu didalami dalam perkara tersebut. Salah satunya adalah mengungkap pihak yang berada di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Senin, 9 November 2026.

Habiburokhman menjelaskan, rapat tersebut baru dapat dilaksanakan pada Kamis karena masa persidangan DPR RI dijadwalkan kembali dimulai pada Selasa, 10 November 2026. 

Dalam rapat tersebut, Habiburokhman akan bertindak sebagai pimpinan sekaligus memimpin langsung jalannya pembahasan bersama Kapolri.

Sumber: