Salurkan 20 Kg Beras Bansos, Pemdes di Mukomuko Diingatkan Jangan Main Mata

BENGKULUEKSPRESS.COM – Penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan berupa rapelan jatah beras 20 kilogram (kg) dan minyak goreng 4 kg untuk periode Februari-Maret 2026 di Kabupaten Mukomuko kini memasuki fase krusial. Mengingat distribusi sepenuhnya diserahkan melalui jalur Pemerintah Desa (Pemdes), aparatur desa diingatkan keras untuk menjaga integritas dan tidak "main mata" dalam pembagian hak masyarakat miskin tersebut.

​Pelibatan perangkat desa sebagai garda terdepan dinilai bak pisau bermata dua. Di satu sisi, perangkat desa adalah pihak yang paling memahami kondisi riil warganya. Namun di sisi lain, besarnya volume bantuan yang masuk ke desa-desa rawan memicu potensi penyelewengan, mulai dari salah sasaran, pemotongan kuota, hingga rawan dipolitisasi untuk kepentingan tertentu.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko, Elxsandi Ultria Dharma, menegaskan bahwa mekanisme distribusi lewat pemdes ini sengaja dipilih untuk memangkas birokrasi, namun dengan catatan pengawasan harus diperketat.

Mekanisme ini dipilih guna memastikan penyaluran berjalan lancar, tepat sasaran, serta dapat diawasi langsung oleh perangkat desa yang memahami kondisi warganya. Dengan sistem ini, diharapkan tidak ada penyimpangan ataupun keterlambatan distribusi di lapangan," ujar Elxsandi.

BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Kerahkan Seluruh OPD Rawat Ribuan Pohon Kelapa di Pantai Panjang

BACA JUGA:Astra Motor Bengkulu Gelar Safety Riding di PT XL, Noval Yunaidi Tekankan Pentingnya Berkendara Aman

​Ketegasan pemerintah desa dalam menyaring data penerima kini diuji, terutama di wilayah-wilayah kecamatan yang mencatatkan angka penerima manfaat cukup besar. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Mukomuko, beberapa wilayah menuntut pengawasan ekstra ketat dari masyarakat dan aparat penegak hukum karena volume barang yang masuk sangat melimpah.

​Kecamatan Penarik, misalnya, menjadi wilayah dengan kuota penerima tertinggi yang mencapai 2.365 keluarga miskin. Disusul kemudian oleh Kecamatan Lubuk Pinang sebanyak 1.999 keluarga, Kecamatan Air Rami 1.971 keluarga, Kecamatan Ipuh 1.905 keluarga, dan wilayah ibu kota Kecamatan Kota Mukomuko sebanyak 1.894 keluarga.

​"Data tersebut menjadi dasar penyaluran bantuan agar tepat sasaran sesuai dengan kondisi riil masyarakat di setiap wilayah," tambah Elxsandi.

​Besarnya angka-angka ini di tingkat kecamatan otomatis membuat tumpukan karung beras bansos di tingkat desa menjadi sangat masif, sehingga celah kelalaian administrasi atau manipulasi fisik barang harus ditutup rapat sejak awal.

​Dinas Ketahanan Pangan menambahkan, kelompok keluarga miskin merupakan pihak yang paling rentan terhadap gejolak ekonomi dan kenaikan harga pokok. Oleh sebab itu, bantuan pangan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara yang tidak boleh dinodai oleh praktik pungutan liar (pungli) atau pemotongan sepihak dengan dalih biaya transportasi.

​Pihak pemdes diminta untuk membuka data penerima secara transparan di papan pengumuman kantor desa agar sesama warga bisa saling melakukan kontrol sosial. Jika ditemukan adanya warga mampu yang masuk daftar, atau sebaliknya warga melarat yang justru tercoret, pemdes wajib segera melakukan verifikasi ulang secara objektif.

​"Pemerintah desa berperan penting dalam proses distribusi, mulai dari pendataan hingga penyaluran langsung kepada warga penerima," tutup Elxsandi. 

​Dengan pengawasan ketat dari masyarakat, media, dan dinas terkait, diharapkan komoditas subsidi ini benar-benar mendarat utuh di dapur mereka yang berhak, tanpa ada sebutir beras pun yang disalahgunakan. (**)

Sumber: