Dinsos Kota Bengkulu Perkuat Validasi DTSEN, Warga Didorong Aktif Sanggah Data Bansos

BENGKULUEKSPRESS.COM - Dinas Sosial Kota Bengkulu memperkuat upaya validasi data kesejahteraan masyarakat melalui penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang kini menjadi basis utama dalam penyaluran bantuan sosial. 

Sistem data terpadu ini diharapkan mampu mempersempit kesenjangan penerima bantuan yang selama ini kerap dipengaruhi ketidaktepatan sasaran.

DTSEN merupakan integrasi dari tiga basis data besar, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta P3KE. 

Melalui penggabungan tersebut, pemerintah melakukan pemeringkatan kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok atau desil. Dari klasifikasi itu, Desil 1 hingga Desil 4 yang mencakup 40 persen kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah ditetapkan sebagai rujukan utama penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Subkoordinator Penanganan Fakir Miskin Ferry Simbolon menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam memastikan akurasi data di lapangan. 

Menurutnya, validasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi warga untuk mengoreksi data yang dianggap tidak sesuai kondisi aktual.

“Bila ada KPM yang belum tepat sasaran, mari laksanakan tugas masing-masing agar data tervalidasi sehingga akurasinya bisa lebih baik,” ujar Ferry saat mendampingi operator Kelurahan Kebun Kenanga.

BACA JUGA:Teuku Zulkarnain: Efisiensi Anggaran Jangan Sampai Korbankan Pelayanan Sosial

BACA JUGA:Jumlah Hewan Kurban di Kota Bengkulu Naik 5 Persen, Antusiasme Warga Meningkat

Ia menjelaskan, mekanisme perbaikan data dapat dilakukan melalui sanggahan terhadap penerima bantuan yang dinilai sudah tidak layak, termasuk dari lingkungan terdekat seperti tetangga maupun kerabat. 

Selain itu, masyarakat juga diberikan ruang untuk mengusulkan diri sendiri apabila merasa memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial.

“Secara pribadi pun kita bisa sanggah tetangga, kerabat kita maupun mengusulkan diri sendiri sehingga dengan data yang tervalidasi akan membantu BPS menentukan desil,” kata dia.

Menurut Ferry, keterbukaan partisipasi publik ini menjadi kunci dalam memperbaiki kualitas data kesejahteraan, sekaligus memastikan bantuan sosial benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. 

Ia menambahkan, proses pemutakhiran data juga terus diperkuat melalui pendampingan teknis kepada operator di tingkat kelurahan.

Sumber: