Pembangunan Koperasi Merah Putih di Mukomuko Hadapi Deadline, 11 Desa Terancam Gagal Jika Lahan Tak Siap

BENGKULUEKSPRESS.COM -  Percepatan pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Mukomuko kini berpacu dengan waktu. Sebanyak 11 desa terancam gagal membangun jika persoalan lahan tidak segera diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Hal ini mengemuka dalam rapat evaluasi percepatan pembangunan KDKMP tahun 2026 yang dipimpin langsung Bupati Mukomuko bersama unsur Forkopimda, Sekda, OPD, hingga jajaran kecamatan, Senin (30/3/2026).

Dandim 0428/Mukomuko, Letkol Yokki Firmansyah, secara tegas mengingatkan bahwa waktu pembangunan sangat terbatas, sementara masih ada desa yang belum siap dari sisi lahan.

“Dari 150 rencana pembangunan, 13 desa sudah selesai 100 persen. Namun masih ada 11 desa yang belum bisa membangun karena terkendala lahan. Jika sampai pertengahan Juli belum juga tersedia, maka tidak ada kesempatan lagi untuk dibangun,” tegasnya.

Tak hanya soal lahan, kendala teknis juga menjadi tantangan serius di lapangan. Distribusi material yang jauh dan keterbatasan tenaga kerja membuat proses pembangunan harus benar-benar dikelola secara maksimal.

BACA JUGA:UU HKPD Batasi Belanja Pegawai 30 Persen, Bupati dan Sekda Mukomuko Perjuangkan Nasib Pegawai

BACA JUGA:Kasus Labkesda Masuk Tahap Tuntutan, Jaksa Beberkan Peran Terdakwa

“Material seperti besi sulit karena jarak pengiriman jauh, sementara tenaga tukang yang berkompeten juga terbatas. Padahal waktu pengerjaan hanya 92 hari,” tambahnya.

Bupati Mukomuko, H. Choirul Huda, langsung merespons dengan meminta seluruh jajaran bergerak cepat mencari solusi, khususnya bagi desa yang belum memiliki lahan.

“Jangan sampai ada desa yang tertinggal hanya karena persoalan lahan. Camat dan kepala desa harus segera mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan,” tegas Bupati.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pembangunan di tengah percepatan yang dilakukan.

“Selain cepat, kualitas juga harus dijaga. Ini program strategis yang akan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Mukomuko, Drs. Marjohan, menambahkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan dukungan penuh, termasuk penyediaan lahan milik Pemkab yang bisa dimanfaatkan.

“Ada 22 titik lahan milik Pemkab yang digunakan untuk pembangunan, dan 18 desa sudah clear administrasinya. Sisanya harus segera diselesaikan agar tidak menghambat program,” jelasnya.

Sumber: